Panduan Lengkap Bikin Surat Pencabutan Laporan Polisi Resmi

Table of Contents

Pernah nggak sih terpikir, setelah kita melapor ke polisi soal suatu kejadian atau tindak pidana, kok tiba-tiba situasinya berubah dan kita ingin membatalkan laporan itu? Mungkin karena sudah damai dengan pihak yang dilaporkan, atau ternyata informasinya keliru, atau alasan lainnya. Nah, di sinilah muncul pertanyaan tentang surat pencabutan laporan polisi. Dokumen ini adalah kunci kalau kamu punya niat untuk “menarik kembali” laporan yang sudah terlanjur masuk ke pihak berwajib. Tapi, prosesnya nggak sesederhana membalik telapak tangan lho, ada aturannya.

Image just for illustration

Apa Itu Surat Pencabutan Laporan Polisi?¶

Secara umum, surat pencabutan laporan polisi adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pelapor (orang yang awalnya membuat laporan polisi) untuk menyatakan bahwa ia mencabut atau menarik kembali laporan yang pernah dibuatnya. Surat ini disampaikan kepada pihak kepolisian, baik di tingkat Polsek, Polres, maupun Polda, tergantung di mana laporan awal dibuat. Tujuannya jelas, yaitu menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan yang sedang berjalan berdasarkan laporan tersebut.

Dokumen ini menunjukkan adanya perubahan sikap atau keinginan dari pelapor terkait penanganan kasus yang dilaporkannya. Pembuatan surat ini bukan sekadar formalitas, tapi merupakan permohonan resmi yang akan diproses dan dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Meskipun namanya “surat pencabutan”, penerimaan dan pengabulannya sangat bergantung pada jenis perkara dan tahapan proses hukum yang sudah berjalan.

Alasan Umum Kenapa Laporan Polisi Dicabut¶

Ada banyak skenario yang bisa bikin seseorang akhirnya memutuskan untuk mencabut laporan polisi. Salah satu yang paling sering terjadi adalah penyelesaian masalah secara kekeluargaan atau damai di luar jalur hukum formal. Misalnya, kasus penganiayaan ringan antar tetangga yang akhirnya berdamai setelah dimediasi, atau kasus penipuan kecil yang kerugiannya sudah diganti oleh pelaku.

Alasan lain bisa jadi karena pelapor menyadari ada kekeliruan informasi dalam laporannya, atau bukti yang dimiliki ternyata tidak sekuat yang diperkirakan. Perubahan situasi personal pelapor, seperti pindah domisili atau kondisi kesehatan, juga bisa menjadi faktor. Intinya, berbagai dinamika di lapangan bisa membuat pelapor merasa bahwa melanjutkan proses hukum melalui laporan polisi bukan lagi pilihan terbaik.

Kadang, tekanan dari pihak terlapor atau pihak ketiga juga bisa jadi alasan, meskipun idealnya keputusan mencabut laporan haruslah murni dari kehendak bebas pelapor. Penting untuk diingat bahwa alasan pencabutan ini harus disampaikan dengan jelas dalam surat permohonan agar pihak kepolisian bisa memahaminya dan memproses permohonan tersebut.

Proses Mencabut Laporan Polisi¶

Kalau kamu memutuskan untuk mencabut laporan polisi, ada beberapa langkah yang umumnya harus dilalui. Proses ini mungkin sedikit berbeda di setiap kantor polisi, tapi garis besarnya sama kok. Pertama, kamu harus benar-benar yakin dengan keputusanmu, karena setelah laporan dicabut, akan sulit (kalau bukan tidak mungkin) untuk melaporkan kasus yang sama lagi di kemudian hari.

Langkah pertama adalah mendatangi kantor polisi tempat kamu membuat laporan awal. Temui petugas yang berwenang di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau unit reserse yang menangani kasusmu. Sampaikan maksudmu untuk mencabut laporan dan tanyakan prosedur yang harus diikuti.

Biasanya, kamu akan diminta untuk membuat surat pernyataan pencabutan laporan secara tertulis. Surat ini harus jelas, mencantumkan identitas lengkapmu sebagai pelapor, nomor laporan polisi yang ingin dicabut, tanggal laporan dibuat, serta uraian singkat mengenai kasusnya. Paling penting, kamu harus menuliskan alasan kenapa kamu ingin mencabut laporan tersebut. Setelah surat selesai, kamu akan diminta menandatanganinya di hadapan petugas, dan mungkin perlu melampirkan fotokopi identitas diri.

Petugas kemudian akan memverifikasi data dan alasan pencabutanmu. Dalam beberapa kasus, terutama untuk kasus yang agak kompleks, pihak kepolisian mungkin akan memanggilmu untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait alasan pencabutan ini. Mereka ingin memastikan bahwa pencabutan dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika permohonan disetujui dan dianggap memenuhi syarat, proses hukum berdasarkan laporanmu akan dihentikan.

Struktur dan Isi Surat Pencabutan Laporan Polisi¶

Membuat surat pencabutan laporan polisi itu nggak susah kok, tapi harus lengkap dan jelas. Ada beberapa elemen penting yang wajib ada dalam surat tersebut supaya dianggap sah dan bisa diproses. Ini dia struktur umumnya:

1. Identitas Pelapor: Cantumkan nama lengkap, nomor identitas (KTP/SIM/Paspor), alamat lengkap, nomor telepon, dan pekerjaanmu. Pastikan data ini sesuai dengan yang tertera di laporan polisi awal.
2. Pihak yang Dituju: Tuliskan kepada siapa surat ini ditujukan, misalnya “Kepada Yth. Kepala Kepolisian Sektor [Nama Polsek]” atau “Kepada Yth. Kepala Kepolisian Resor [Nama Polres]” di mana laporan awal dibuat.
3. Perihal: Jelaskan secara singkat tujuan suratmu, contohnya “Permohonan Pencabutan Laporan Polisi”.
4. Mukadimah/Pendahuluan: Sebutkan bahwa kamu adalah pihak yang sebelumnya membuat laporan polisi. Cantumkan nomor laporan polisi (LP) dan tanggal laporan tersebut dibuat. Sebutkan juga tentang perkara apa laporan itu dibuat (misalnya, “terkait dugaan tindak pidana penipuan”).
5. Alasan Pencabutan: Ini bagian paling krusial. Jelaskan secara rinci dan jujur alasanmu mencabut laporan. Apakah karena sudah ada perdamaian, kerugian sudah diganti, ada kekeliruan fakta, atau alasan lainnya. Pastikan kamu menyatakan bahwa keputusan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.
6. Pernyataan Menghentikan Proses: Tegaskan bahwa dengan surat ini, kamu memohon agar pihak kepolisian menghentikan segala proses penyelidikan atau penyidikan yang sedang berjalan berdasarkan laporan tersebut.
7. Pernyataan Tidak Akan Melapor Kembali: Biasanya, dalam surat pencabutan, kamu juga diminta menyatakan tidak akan lagi melaporkan kembali peristiwa yang sama di kemudian hari.
8. Penutup: Tutup surat dengan ucapan terima kasih dan harapan permohonanmu dapat dikabulkan.
9. Tempat dan Tanggal: Tuliskan tempat dan tanggal surat dibuat.
10. Tanda Tangan Pelapor: Jangan lupa bubuhkan tanda tanganmu di atas nama terang. Jika perlu, sertakan materai Rp 10.000 sebagai penguat keabsahan.

Contoh Struktur Sederhana Surat Pencabutan¶

Berikut ini gambaran kasarnya:

[Kop Surat, jika ada, tapi biasanya tidak perlu]

[Tempat], [Tanggal]

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Sektor/Resor [Nama Instansi Polisi]
di
[Alamat Kantor Polisi]

Perihal: Permohonan Pencabutan Laporan Polisi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : [Nama Lengkap Anda]
Nomor KTP : [Nomor KTP Anda]
Alamat : [Alamat Lengkap Anda]
Nomor Telepon : [Nomor Telepon Anda]
Pekerjaan : [Pekerjaan Anda]

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah pihak Pelapor yang telah membuat Laporan Polisi di [Nama Instansi Polisi] pada tanggal [Tanggal Laporan Dibuat] dengan Nomor Laporan Polisi: LP/[Nomor LP]/[Bulan]/[Tahun]/[Nama Instansi Polisi], terkait dugaan tindak pidana [Jenis Tindak Pidana yang Dilaporkan].

Bahwa sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut, bersama surat ini saya mengajukan permohonan untuk mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/[Nomor LP]/[Bulan]/[Tahun]/[Nama Instansi Polisi] tertanggal [Tanggal Laporan Dibuat] dengan alasan sebagai berikut:
[Jelaskan alasanmu mencabut laporan secara rinci dan jujur, contoh: "Karena para pihak (Pelapor dan Terlapor) telah mencapai kesepakatan damai secara kekeluargaan dan Terlapor telah memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian yang saya alami.", atau "Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata informasi awal yang saya terima kurang tepat/keliru.", dsb.]

Saya menyatakan bahwa permohonan pencabutan laporan ini saya buat atas kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun juga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mohon kepada Bapak/Ibu Kepala Kepolisian Sektor/Resor [Nama Instansi Polisi] untuk berkenan mengabulkan permohonan pencabutan laporan polisi ini dan menghentikan segala proses penyelidikan atau penyidikan yang sedang berjalan terkait dengan laporan tersebut. Saya juga menyatakan tidak akan menuntut atau melaporkan kembali peristiwa yang sama di kemudian hari.

Demikian surat permohonan pencabutan laporan polisi ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
[Tanda Tangan di atas Materai Rp 10.000]
[Nama Lengkap Anda]

Ini hanya template dasar ya, kamu bisa menyesuaikannya dengan kondisi riil dan saran dari petugas kepolisian. Penting untuk memastikan semua detail laporan awal (nomor LP, tanggal, jenis perkara) tercantum dengan benar.

Syarat Sah Sebuah Pencabutan Laporan: Delik Aduan vs. Delik Biasa¶

Ini nih bagian paling penting dan sering bikin orang bingung. Nggak semua laporan polisi itu bisa dicabut lho! Keabsahan dan kemungkinan dikabulkannya permohonan pencabutan laporan sangat tergantung pada jenis tindak pidana yang dilaporkan. Dalam hukum pidana, ada dua jenis delik atau tindak pidana, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Delik Aduan adalah tindak pidana yang hanya bisa diproses secara hukum apabila ada pengaduan atau laporan dari korban langsung. Tanpa adanya pengaduan dari korban, aparat penegak hukum tidak bisa memulai proses penyelidikan atau penyidikan. Contoh delik aduan antara lain pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), fitnah (Pasal 311 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), kekerasan dalam rumah tangga yang bukan termasuk luka berat atau penghalang-halangan pekerjaan (merujuk UU KDRT), dan beberapa bentuk perbuatan cabul atau penganiayaan ringan tertentu.

Nah, untuk delik aduan, pencabutan laporan oleh pelapor (korban) dimungkinkan secara hukum. Artinya, kalau korban mencabut laporannya, maka proses hukumnya bisa dihentikan. Ini karena hak untuk menuntut dalam delik aduan ada pada korban. Kalau korban sudah tidak mau menuntut lagi, maka negara tidak punya dasar untuk melanjutkan proses. Pencabutan aduan atau laporan ini bisa dilakukan selama persidangan belum dimulai, bahkan kadang bisa sampai putusan tingkat pertama, tergantung jenis deliknya.

Sebaliknya, Delik Biasa (atau delik umum) adalah tindak pidana yang proses hukumnya bisa dimulai tanpa adanya laporan atau pengaduan dari korban. Begitu ada informasi (baik dari laporan masyarakat, temuan polisi, atau sumber lain) bahwa telah terjadi tindak pidana delik biasa, negara melalui aparat penegak hukum punya kewajiban untuk memprosesnya. Hak menuntut ada pada negara, bukan pada individu korban. Contoh delik biasa sangat banyak, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan (dalam banyak kasus, terutama yang merugikan banyak orang atau melibatkan jumlah besar), korupsi, narkotika, dan lain-lain.

Untuk delik biasa, pada prinsipnya laporan polisi tidak bisa dicabut oleh pelapor. Mengapa? Karena meskipun kamu yang melaporkan, perkara tersebut sudah menjadi urusan negara untuk diselesaikan. Kalau kamu melaporkan pencurian motor dan pelakunya tertangkap, meskipun kamu sudah ikhlas atau motornya kembali, polisi dan jaksa akan tetap memproses pelaku karena itu adalah tindak pidana umum yang merugikan ketertiban masyarakat secara luas, bukan cuma kerugian pribadi kamu. Permohonan pencabutan laporan untuk delik biasa biasanya akan ditolak oleh pihak kepolisian karena secara hukum, prosesnya tetap harus berjalan demi kepentingan umum.

Fitur	Delik Aduan	Delik Biasa
Inisiasi Proses	Hanya dengan aduan/laporan dari korban	Bisa tanpa aduan korban (diketahui aparat)
Hak Menuntut	Ada pada Korban	Ada pada Negara
Pencabutan Laporan	Pada prinsipnya Dimungkinkan oleh Korban	Pada prinsipnya Tidak Dimungkinkan oleh Pelapor
Contoh	Pencemaran nama baik, Fitnah, Perzinahan	Pembunuhan, Pencurian, Korupsi, Narkotika

Jadi, sebelum repot-repot bikin surat pencabutan, pastikan dulu apakah tindak pidana yang kamu laporkan termasuk delik aduan atau bukan. Kamu bisa konsultasi dengan petugas kepolisian atau ahli hukum untuk memastikannya.

Konsekuensi Setelah Laporan Dicabut¶

Jika permohonan pencabutan laporanmu dikabulkan oleh pihak kepolisian, terutama untuk kasus delik aduan, maka ada beberapa konsekuensi yang terjadi. Konsekuensi utamanya adalah penghentian proses hukum.

1. Proses Hukum Dihentikan: Penyelidikan atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh kepolisian akan dihentikan. Artinya, polisi tidak akan lagi mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, atau melakukan tindakan lain terkait laporan tersebut.
2. Status Tersangka (jika ada) Dilepaskan: Jika dalam prosesnya sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, maka status tersebut akan dicabut dan ia tidak lagi berstatus sebagai tersangka terkait kasus ini.
3. Tidak Bisa Melapor Kembali: Seperti yang sudah disebutkan di awal, umumnya kamu tidak bisa lagi melaporkan kembali kasus yang sama di kemudian hari setelah laporannya dicabut. Ini untuk menghindari adanya main-main dalam proses hukum.
4. Berkas Diarsipkan: Berkas laporan polisi dan semua dokumen terkait akan diarsipkan oleh kepolisian.

Penting untuk diingat bahwa penghentian proses hukum karena pencabutan laporan hanya berlaku untuk tindak pidana delik aduan. Untuk delik biasa, meskipun pelapor mencabut laporan, proses hukum tetap bisa berjalan sampai tuntas oleh negara. Polisi mungkin tetap melanjutkan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan temuan mereka, bukan lagi semata-mata karena laporan awal dari pelapor.

Fakta Menarik Seputar Pencabutan Laporan Polisi¶

Ada beberapa hal menarik yang mungkin belum banyak diketahui soal pencabutan laporan polisi. Salah satunya adalah soal batas waktu pencabutan aduan pada delik aduan. Menurut KUHAP, aduan dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah pelapor mengetahui adanya tindak pidana dan siapa pelakunya. Lewat dari waktu itu, aduan tidak bisa lagi dicabut. Namun, dalam praktiknya, khusus untuk pencabutan aduan pada delik aduan, KUHAP juga mengatur bahwa pencabutan bisa dilakukan selama perkara belum dilimpahkan ke pengadilan, atau bahkan sampai pemeriksaan di sidang pertama belum dimulai untuk delik aduan yang bersifat absolut seperti perzinahan.

Fakta lain yang menarik adalah bagaimana kepolisian menyikapi permohonan pencabutan, bahkan untuk delik aduan sekalipun. Meskipun secara hukum dimungkinkan untuk delik aduan, polisi punya pertimbangan sendiri. Misalnya, dalam kasus KDRT yang meskipun sering dianggap delik aduan, pencabutan laporan kadang sulit dikabulkan jika sudah ada indikasi kekerasan fisik yang parah atau kasusnya sudah sering terjadi. Ini karena ada dimensi perlindungan korban dan kepentingan publik yang lebih luas.

Konsep restorative justice (keadilan restoratif) juga relevan di sini. Untuk tindak pidana ringan, seringkali kepolisian mendorong penyelesaian masalah di luar pengadilan melalui mediasi. Jika penyelesaian damai ini berhasil dan disepakati kedua belah pihak, termasuk adanya kompensasi atau pemulihan kerugian, ini bisa menjadi dasar bagi pelapor untuk mencabut laporannya (terutama jika termasuk delik aduan), dan polisi bisa menghentikan proses penyelidikan/penyidikan berdasarkan hasil mediasi dan pencabutan laporan tersebut. Ini adalah cara yang semakin banyak diterapkan untuk perkara-perkara kecil demi mengurangi beban peradilan dan memulihkan hubungan antar pihak.

Tips Saat Akan Mencabut Laporan Polisi¶

Memutuskan untuk mencabut laporan polisi adalah keputusan serius. Jangan gegabah. Berikut beberapa tips yang bisa membantumu:

• Pastikan Alasannya Kuat dan Jujur: Pihak kepolisian akan menanyakan alasanmu mencabut laporan. Sampaikan alasan yang sebenarnya dan pastikan itu memang keinginanmu tanpa paksaan.
• Pahami Jenis Deliknya: Sebelum melangkah lebih jauh, cari tahu apakah kasus yang kamu laporkan termasuk delik aduan atau delik biasa. Jika delik biasa, bersiaplah permohonanmu kemungkinan besar ditolak.
• Konsultasi dengan Ahli Hukum: Kalau kamu ragu atau kasusnya cukup rumit, nggak ada salahnya konsultasi dulu dengan pengacara atau konsultan hukum. Mereka bisa memberikan pandangan hukum yang tepat dan membantu menyiapkan surat permohonanmu.
• Siapkan Dokumen Lengkap: Bawa identitas diri (KTP/SIM) dan fotokopinya. Kalau ada, bawa juga salinan Laporan Polisi awal.
• Bersikap Kooperatif: Saat berinteraksi dengan petugas kepolisian, jelaskan maksudmu dengan sopan dan kooperatif. Ikuti prosedur yang mereka sampaikan.
• Jangan Berharap Pasti Dikabulkan: Meskipun itu delik aduan, keputusan akhir ada pada pihak kepolisian setelah mereka mempertimbangkan permohonanmu dan semua aspek terkait.

Mencabut laporan polisi bukanlah hal yang aneh, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini melibatkan proses hukum dan ada konsekuensi di baliknya. Memahami aturan mainnya, terutama perbedaan antara delik aduan dan delik biasa, itu penting banget supaya kamu nggak salah langkah.

Bagaimana pengalamanmu terkait laporan polisi atau mungkin pernah dengar cerita soal pencabutan laporan? Yuk, share di kolom komentar!