Beranda contoh format kuasa surat

Contoh & Format Surat Kuasa Khusus Lengkap: Langsung Bisa Pakai!

Updated: • 0 • min read
Table of Contents

Surat kuasa khusus adalah dokumen penting yang memberikan wewenang kepada seseorang (penerima kuasa) untuk bertindak atas nama orang lain (pemberi kuasa) dalam urusan atau tindakan hukum yang spesifik dan terbatas. Beda banget sama surat kuasa umum yang cakupannya lebih luas. Nah, fokus kita kali ini adalah membedah formatnya biar kamu nggak salah bikin atau salah terima.

Surat Kuasa Khusus
Image just for illustration

Apa Itu Surat Kuasa Khusus?

Bayangin gini: kamu lagi di luar kota atau lagi sakit, tapi ada urusan penting yang harus diselesaikan segera. Misalnya, mau jual motor, ngurusin sertifikat tanah, atau mungkin malah ngadepin sidang di pengadilan. Nah, kalau kamu nggak bisa ngurus sendiri, kamu bisa mendelegasikan tugas itu ke orang lain yang kamu percaya. Caranya pakai surat kuasa.

Surat kuasa khusus ini beda dari surat kuasa biasa (yang seringnya disebut surat kuasa umum). Perbedaannya terletak pada ruang lingkup wewenangnya. Kalau surat kuasa umum itu ibarat kunci master yang bisa buka banyak pintu (mengurus segala urusan), surat kuasa khusus itu cuma kayak kunci kamar yang cuma bisa buka satu pintu spesifik. Makanya disebut khusus. Dokumen ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1795 dan 1796, lho.

Kenapa Harus “Khusus”?

Konsep “khusus” di sini penting banget. Ini untuk melindungi pemberi kuasa dari penyalahgunaan wewenang oleh penerima kuasa. Kalau wewenang yang diberikan terlalu luas dan nggak jelas, penerima kuasa bisa aja ngelakuin hal-hal di luar keinginan pemberi kuasa.

Misalnya, kalau kamu kasih surat kuasa umum buat “mengelola harta”, penerima kuasa bisa aja menjual aset-aset berharga kamu tanpa persetujuan spesifik. Tapi kalau surat kuasanya khusus untuk “menjual sebidang tanah di alamat X dengan nomor sertifikat Y”, penerima kuasa cuma punya wewenang buat ngejual tanah itu aja, nggak yang lain. Ini membuat surat kuasa khusus jadi alat yang sangat powerful tapi juga terbatas dan aman jika dibuat dengan benar.

Kapan Kamu Butuh Surat Kuasa Khusus?

Ada banyak situasi di mana kamu butuh surat kuasa khusus, di antaranya:

  • Pengurusan Properti: Menjual, menyewakan, atau mengurus dokumen tanah/bangunan tertentu.
  • Urusan Perbankan: Menarik uang dari rekening bank tertentu, menutup rekening spesifik.
  • Perwakilan Hukum: Mewakili di sidang pengadilan untuk kasus tertentu (ini biasanya butuh penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat/pengacara).
  • Pengurusan Dokumen: Mengambil dokumen penting seperti ijazah, sertifikat, atau surat-surat kendaraan di instansi terkait.
  • Urusan Bisnis: Mewakili dalam negosiasi atau penandatanganan kontrak spesifik yang sudah disepakati.
  • Pengambilan Barang: Mengambil barang kiriman atau titipan tertentu atas nama kamu.

Setiap kali kamu perlu orang lain ngurusin sesuatu atas nama kamu tapi cuma satu atau beberapa hal tertentu yang sangat jelas, kemungkinan besar kamu butuh surat kuasa khusus.

Bagian-bagian Penting dalam Format Surat Kuasa Khusus

Nah, ini dia inti dari artikel ini: apa saja komponen yang harus ada dalam surat kuasa khusus? Formatnya bisa bervariasi sedikit, tapi ada elemen-elemen kunci yang wajib ada.

1. Judul Surat

Bagian paling atas. Ini harus jelas menyatakan jenis suratnya.
Contoh:

SURAT KUASA KHUSUS

Atau bisa juga lebih spesifik:
SURAT KUASA KHUSUS PENGAMBILAN DOKUMEN

Judul ini penting biar orang yang menerima surat langsung tahu ini dokumen apa dan sifatnya bagaimana.

2. Identitas Pemberi Kuasa

Ini adalah data diri orang yang memberikan wewenang. Harus lengkap dan jelas untuk menghindari keraguan identitas.

Meliputi:
* Nama Lengkap
* Nomor Induk Kependudukan (NIK) / Nomor Identitas Lain (misalnya Nomor Paspor jika WNA)
* Tempat dan Tanggal Lahir
* Pekerjaan/Profesi
* Alamat Lengkap sesuai KTP/Identitas

Contoh format:

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama lengkap        : **[Nama Lengkap Pemberi Kuasa]**
NIK                 : [Nomor NIK Pemberi Kuasa]
Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat Lahir], [Tanggal Lahir]
Pekerjaan           : [Pekerjaan Pemberi Kuasa]
Alamat              : [Alamat Lengkap Pemberi Kuasa]
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

Pastikan semua detailnya akurat dan sesuai dengan dokumen identitas.

3. Identitas Penerima Kuasa

Ini adalah data diri orang yang diberi wewenang untuk bertindak. Sama seperti pemberi kuasa, identitasnya juga harus lengkap dan jelas.

Meliputi:
* Nama Lengkap
* Nomor Induk Kependudukan (NIK) / Nomor Identitas Lain
* Tempat dan Tanggal Lahir
* Pekerjaan/Profesi (ini penting, terutama kalau penerima kuasa adalah pengacara untuk urusan hukum)
* Alamat Lengkap

Contoh format:

Dengan ini memberikan kuasa **KHUSUS** kepada:
Nama lengkap        : **[Nama Lengkap Penerima Kuasa]**
NIK                 : [Nomor NIK Penerima Kuasa]
Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat Lahir], [Tanggal Lahir]
Pekerjaan           : [Pekerjaan Penerima Kuasa]
Alamat              : [Alamat Lengkap Penerima Kuasa]
Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Sama pentingnya, pastikan data penerima kuasa juga benar.

4. Klausul Pemberian Kuasa dan Ruang Lingkup Khusus

Nah, ini jantung dari surat kuasa khusus! Bagian ini menjelaskan secara rinci, jelas, dan tidak multitafsir wewenang apa saja yang diberikan kepada penerima kuasa. Kata kuncinya adalah SPESIFIK.

  • Sebutkan Objeknya: Kalau terkait barang, sebutkan detail barangnya (jenis, merk, nomor seri, nomor polisi, nomor sertifikat tanah, alamat lengkap, dll.). Kalau terkait dokumen, sebutkan jenis dokumen dan di mana/kapan dokumen itu bisa diambil. Kalau terkait kasus hukum, sebutkan nomor perkara, para pihak, pengadilan mana, dan pokok perkaranya.
  • Sebutkan Tindakan/Perbuatan Hukumnya: Gunakan kata kerja yang jelas dan terbatas. Contoh: “untuk menjual”, “untuk mengambil”, “untuk mewakili di persidangan”, “untuk mengurus dan menandatangani”, “untuk mengajukan permohonan”.
  • Sebutkan Di Mana/Dengan Siapa: Jelaskan lokasi atau pihak yang berwenang terkait tindakan tersebut. Contoh: “…di Kantor Badan Pertanahan Nasional [Nama Kota/Kabupaten]”, “…dengan Bapak/Ibu [Nama Pejabat/Pihak Terkait]”, “…di Pengadilan Negeri [Nama Kota]”.

Contoh format (ini sangat bervariasi tergantung kasusnya):

-------------------------------------------------------------------------------
KHUSUS
-------------------------------------------------------------------------------
Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.  **Mengambil** selembar ijazah asli atas nama **[Nama Pemberi Kuasa]** untuk jenjang [Jenjang Pendidikan] Program Studi [Nama Program Studi] yang diterbitkan pada tanggal [Tanggal Terbit Ijazah], bertempat di Bagian Akademik Universitas [Nama Universitas].
2.  Dalam rangka pengambilan ijazah tersebut, **menghadap** kepada pejabat yang berwenang di Bagian Akademik Universitas [Nama Universitas], **menandatangani** segala dokumen yang diperlukan terkait pengambilan ijazah, serta **melakukan** segala tindakan lain yang sah menurut hukum yang diperlukan untuk dapat menerima ijazah tersebut.

Atau contoh lain untuk urusan pengadilan (ini biasanya lebih detail dan rumit, seringnya butuh advokat):
-------------------------------------------------------------------------------
KHUSUS
-------------------------------------------------------------------------------
Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA sebagai [Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon] dalam perkara perdata [Nomor Perkara, jika sudah ada] mengenai [Pokok Perkara, contoh: Wanprestasi/Perceraian/Sengketa Tanah], melawan [Nama Pihak Lawan], di Pengadilan Negeri [Nama Kota].

Untuk itu, **Penerima Kuasa** berhak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri [Nama Kota] dan/atau badan peradilan lainnya, mengajukan gugatan/permohonan, memberikan jawaban/tanggapan, mengajukan replik/duplik, mengajukan bukti-bukti (surat maupun saksi), mendengarkan keterangan saksi dan ahli, mengajukan kesimpulan, menerima putusan, mengajukan upaya hukum banding/kasasi/peninjauan kembali (jika diperlukan), serta melakukan segala upaya hukum lain yang dianggap perlu demi kepentingan **Pemberi Kuasa** dalam perkara tersebut.

Perhatikan penggunaan kata “KHUSUS” yang dipertegas, seringkali dengan garis atau dicetak tebal. Ini untuk menegaskan bahwa wewenang ini tidak umum. Ketelitian dalam merumuskan klausul ini adalah kunci utama surat kuasa khusus yang sah dan efektif.

5. Penyataan Tujuan Pemberian Kuasa (Opsional tapi Direkomendasikan)

Kadang, ditambahkan juga sedikit penjelasan mengapa kuasa ini diberikan. Misalnya karena pemberi kuasa berhalangan hadir.

Contoh:

Pemberian kuasa ini diberikan sehubungan dengan **Pemberi Kuasa** yang berhalangan hadir/berada di luar kota/sakit sehingga tidak dapat mengurusnya secara langsung.

Ini memberikan konteks tambahan, meskipun tidak selalu wajib.

6. Penutup

Bagian ini menyatakan bahwa surat kuasa ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan, serta memiliki kekuatan hukum.

Contoh:

Surat kuasa khusus ini dibuat dan ditandatangani di [Tempat Pembuatan Surat] pada tanggal [Tanggal Pembuatan Surat], untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

7. Tempat, Tanggal, Tanda Tangan, dan Nama Jelas

Ini bagian paling akhir sebelum materai. Menunjukkan kapan dan di mana surat ini dibuat, serta siapa yang menandatanganinya.

Formatnya biasanya ada dua kolom:

**Penerima Kuasa**,                                   **Pemberi Kuasa**,


_(**Tanda Tangan**)_                                  _(**Tanda Tangan**)_


**[Nama Lengkap Penerima Kuasa]**                     **[Nama Lengkap Pemberi Kuasa]**

Posisi Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa bisa bertukar tempat tergantung format yang dipakai, tapi yang penting keduanya ada dan jelas.

Tanda Tangan Surat Kuasa
Image just for illustration

8. Saksi (Opsional tapi Sangat Dianjurkan)

Keberadaan saksi bisa memperkuat keabsahan surat kuasa, meskipun tidak selalu wajib untuk semua jenis surat kuasa khusus (terutama yang terkait hukum acara di pengadilan, saksi tidak diwajibkan formatnya, tapi dalam praktik bisa ada). Untuk transaksi penting di luar pengadilan, ada saksi itu bagus. Minimal 2 orang saksi yang tidak punya kepentingan langsung dalam urusan tersebut.

Formatnya bisa di bagian bawah tanda tangan:

Menyaksikan:

1. _(**Tanda Tangan Saksi 1**)_
   **[Nama Lengkap Saksi 1]**

2. _(**Tanda Tanda Saksi 2**)_
   **[Nama Lengkap Saksi 2]**

9. Materai

Ini WAJIB untuk surat kuasa yang akan digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai ekonomis atau akan diajukan ke instansi resmi atau pengadilan. Surat kuasa tanpa materai yang ditempel dan ditandatangani di atasnya tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

Tempelkan materai (sesuai tarif yang berlaku, saat ini Rp 10.000) di dekat tanda tangan Pemberi Kuasa. Tanda tangan Pemberi Kuasa harus mengenai materai tersebut (dibubuhi sebagian di atas materai dan sebagian di kertas). Ini disebut pembubuhan tanda tangan di atas materai atau zegelen.

Materai Surat Penting
Image just for illustration

Tips Membuat Surat Kuasa Khusus yang Baik

  1. Sangat Spesifik: Ulangi lagi, ini yang paling penting. Jangan sampai ada ruang interpretasi yang luas. Jelaskan apa, siapa, dimana, dan bagaimana wewenang itu bisa digunakan.
  2. Gunakan Bahasa yang Jelas: Hindari kalimat yang berbelit-belit atau ambigu. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami.
  3. Periksa Detail: Pastikan nama, alamat, nomor identitas, dan detail objek yang dikuasakan (misalnya nomor sertifikat, nomor kendaraan, nomor rekening, nomor perkara) semuanya benar 100%. Salah sedikit bisa membuat surat kuasanya ditolak.
  4. Sesuaikan dengan Kebutuhan: Format di atas adalah panduan umum. Beberapa instansi mungkin punya persyaratan format khusus. Sebaiknya cek dulu ke instansi tujuan. Surat kuasa untuk di pengadilan punya kekhasan sendiri dan harus ditujukan “di muka Pengadilan Negeri [nama kota]…” atau “di muka Pengadilan Agama [nama kota]…”, dll.
  5. Pertimbangkan Jangka Waktu: Meskipun tidak wajib, kamu bisa mencantumkan masa berlaku surat kuasa tersebut, misalnya 3 bulan atau sampai urusan selesai. Ini untuk membatasi wewenang secara waktu.
  6. Buat Rangkap: Buat setidaknya 2 atau 3 rangkap asli (bermaterai jika perlu). Satu untuk pemberi kuasa, satu untuk penerima kuasa, dan satu lagi jika perlu diserahkan ke pihak ketiga (misalnya bank, BPN, pengadilan).
  7. Pastikan Penerima Kuasa Paham: Komunikasikan dengan penerima kuasa mengenai tugas dan wewenang yang kamu berikan. Pastikan mereka mengerti apa yang harus dilakukan.
  8. Untuk Urusan Hukum/Transaksi Besar: Pertimbangkan untuk membuat surat kuasa khusus di hadapan Notaris. Surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris (disebut Akta Notariil) punya kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Atau konsultasi dulu dengan pengacara/notaris.

Perbedaan Mendasar: Surat Kuasa Umum vs. Surat Kuasa Khusus

Ini adalah fakta penting yang sering bikin bingung.

  • Surat Kuasa Umum: Memberikan wewenang secara luas untuk mengurus segala urusan (baik yang sudah ada maupun yang akan datang) terkait kepentingan pemberi kuasa, seperti mengurus harta kekayaan, mewakili dalam segala urusan. Pasal 1796 KUH Perdata menyebutkan ini harus dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan Notaris). Namun, dalam praktiknya, surat kuasa umum sering dibuat di bawah tangan untuk urusan non-litigasi yang tidak terlalu krusial, meski kekuatan hukumnya lemah. Pasal 1795 KUH Perdata menyatakan pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan pengurusan.
  • Surat Kuasa Khusus: Memberikan wewenang secara terbatas dan spesifik hanya untuk melakukan satu atau lebih perbuatan hukum tertentu. Pasal 1795 KUH Perdata menekankan bahwa untuk melakukan tindakan pemilikan (menjual, memindahtangankan) diperlukan kuasa khusus. Surat kuasa khusus tidak harus dibuat di hadapan Notaris, bisa dibuat di bawah tangan asalkan memenuhi unsur-unsur spesifik dan dibubuhi materai jika digunakan untuk keperluan yang bernilai ekonomis atau diajukan ke instansi/pengadilan.

Jadi, ingatlah: Surat kuasa khusus itu untuk tugas tertentu yang jelas, sedangkan surat kuasa umum untuk segala urusan (dan idealnya dibuat di hadapan Notaris). Salah pilih jenis surat kuasa bisa fatal akibatnya.

Kesimpulan

Memahami format surat kuasa khusus itu penting biar kamu bisa bikin dokumen yang sah, efektif, dan aman. Intinya adalah spesifikasi pada ruang lingkup wewenang yang diberikan. Jangan pernah asal-asalan membuat atau menerima surat kuasa khusus tanpa memeriksa setiap detailnya, terutama bagian yang menjelaskan apa saja yang boleh dilakukan penerima kuasa.

Kalau urusannya kompleks, melibatkan nilai besar, atau terkait hukum acara di pengadilan, sangat disarankan untuk konsultasi dengan profesional hukum (pengacara atau notaris) agar surat kuasa yang dibuat benar-benar kuat secara hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jangan pertaruhkan kepentinganmu hanya karena format surat kuasa yang salah atau tidak lengkap.

Semoga panduan ini membantu kamu memahami format dan seluk-beluk surat kuasa khusus ya!

Ada pengalaman menarik saat menggunakan atau membuat surat kuasa khusus? Atau ada pertanyaan terkait formatnya? Yuk, share di kolom komentar di bawah!

Posting Komentar