Panduan Lengkap: Contoh Surat Kepemilikan Tanah dari Desa + Syaratnya!

Table of Contents

Surat kepemilikan tanah dari desa, sering disebut juga Surat Keterangan Riwayat Tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT), adalah dokumen penting yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti awal atau indicia kepemilikan seseorang atas sebidang tanah di wilayah tersebut. Penting untuk dipahami bahwa surat ini bukanlah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun memiliki peranan vital dalam administrasi pertanahan di tingkat desa.

Dokumen ini menjadi dasar pengakuan desa terhadap penguasaan fisik atau kepemilikan tradisional atas tanah yang belum bersertifikat. Biasanya, tanah-tanah di pedesaan atau daerah pinggiran kota yang belum diukur dan didaftarkan secara resmi di BPN masih banyak yang statusnya didasarkan pada surat-surat seperti ini. Oleh karena itu, memahami bentuk dan fungsi surat ini sangat krusial bagi warga yang memilikinya atau berencana memilikinya.

Kenapa Surat Ini Penting?¶

Meskipun bukan sertifikat resmi, surat kepemilikan tanah dari desa memiliki beberapa kegunaan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Surat ini bisa menjadi dasar untuk berbagai keperluan administrasi di tingkat desa atau kecamatan. Misalnya, saat ingin mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah di atas tanah tersebut, pihak desa mungkin akan meminta surat ini sebagai bukti awal kepemilikan atau penguasaan lahan.

Selain itu, surat ini juga sering menjadi lampiran dalam proses pengurusan dokumen lain yang terkait dengan tanah, seperti pengurusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau ketika terjadi peralihan hak melalui jual beli yang belum diformalkan secara notariil atau di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dalam sengketa kecil di tingkat desa, surat ini bisa menjadi salah satu alat bukti awal yang diakui. Surat ini menunjukkan pengakuan komunitas lokal dan aparat desa terhadap siapa yang secara fisik menguasai dan mengelola tanah tersebut.

Berbagai Bentuk Bukti Kepemilikan Tanah Informal¶

Di luar sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN, ada beberapa jenis dokumen yang sering dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah di tingkat masyarakat atau desa. Bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung kebiasaan di wilayah tersebut. SKKT dari desa adalah salah satunya, yang relatif lebih formal karena dikeluarkan oleh aparat pemerintah desa.

Ada juga dokumen lain seperti Girik, Petok D, Letter C, atau Segel. Istilah-istilah ini merujuk pada dokumen-dokumen lama yang terkait dengan pajak tanah atau pendaftaran tanah zaman dahulu yang belum beralih ke sistem pendaftaran tanah modern di bawah BPN. Dokumen-dokumen ini dulunya merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah, namun kini statusnya sudah tergeser oleh sertifikat yang diterbitkan BPN. SKKT desa seringkali dibuat berdasarkan atau memperjelas informasi yang ada di dokumen-dokumen lama seperti Girik atau Letter C ini, untuk memberikan kejelasan status saat ini.

Image just for illustration

Fokus pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) dari Desa¶

SKKT adalah dokumen yang dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah atas permohonan warga. Dokumen ini menyatakan bahwa seseorang menguasai atau memiliki sebidang tanah dengan rincian tertentu di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. SKKT dibuat berdasarkan keterangan dari pemohon, saksi-saksi tetangga yang mengetahui riwayat tanah, dan cek fisik di lapangan oleh perangkat desa.

Isi SKKT biasanya mencakup identitas pemilik/penggarap tanah, letak dan luas tanah, batas-batas tanah dengan jelas (berbatasan dengan siapa saja di sebelah utara, selatan, timur, barat), serta riwayat penguasaan tanah tersebut (misalnya diperoleh dari warisan, jual beli, atau garapan). Kadang, SKKT juga mencantumkan informasi terkait nomor C atau Girik jika tanah tersebut berasal dari dokumen lama tersebut. Keberadaan SKKT ini menjadi langkah awal yang penting sebelum seseorang mengurus sertifikat tanah ke BPN.

Siapa yang Menerbitkan SKKT?¶

Yang berwenang menerbitkan SKKT adalah Kepala Desa atau Lurah di mana tanah tersebut berada. Dalam proses pembuatannya, Kepala Desa/Lurah biasanya dibantu oleh Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya. Selain itu, tanda tangan saksi-saksi, yang umumnya adalah tokoh masyarakat atau tetangga sekitar tanah yang bersangkutan, sangat diperlukan untuk memperkuat keabsahan surat ini secara internal di tingkat desa. Saksi-saksi ini berperan penting karena merekalah yang paling mengetahui riwayat dan penguasaan fisik atas tanah tersebut secara turun temurun atau dari pengalaman mereka hidup di lingkungan tersebut.

Informasi Penting dalam SKKT¶

Sebuah SKKT yang baik dan lengkap setidaknya harus memuat informasi berikut:

• Judul Surat: Menegaskan bahwa ini adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atau sejenisnya.
• Nomor Surat: Nomor registrasi surat yang dikeluarkan oleh kantor desa/kelurahan.
• Kop Surat: Identitas pemerintah desa/kelurahan yang mengeluarkan surat, termasuk alamat lengkap.
• Data Pemohon/Pemilik: Nama lengkap, NIK, tempat/tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan alamat lengkap pemohon.
• Data Tanah: Lokasi tanah (kampung, RT/RW, dusun), luas tanah dalam meter persegi, peruntukan tanah (sawah, kebun, pekarangan, dll).
• Batas-Batas Tanah: Deskripsi jelas batas-batas tanah di keempat sisinya (Utara, Selatan, Timur, Barat) berbatasan dengan tanah milik siapa atau objek fisik lainnya (jalan, sungai, dll). Informasi batas ini sangat penting untuk identifikasi bidang tanah.
• Riwayat Tanah: Penjelasan singkat bagaimana tanah tersebut diperoleh (misalnya, warisan dari siapa, beli dari siapa pada tahun berapa, hibah, atau garapan/pemberian desa). Jika ada kaitannya dengan Girik/Letter C, nomornya bisa dicantumkan.
• Pernyataan Keabsahan: Pernyataan dari Kepala Desa bahwa keterangan yang diberikan oleh pemohon dan saksi-saksi adalah benar sepengetahuannya dan tanah tersebut tidak dalam sengketa di tingkat desa.
• Tanggal Pembuatan Surat: Kapan surat tersebut diterbitkan.
• Tanda Tangan: Tanda tangan Kepala Desa/Lurah, stempel resmi desa/kelurahan, dan tanda tangan saksi-saksi.

Bagaimana Cara Mendapatkan SKKT?¶

Proses pengurusan SKKT bisa bervariasi antar desa, tapi umumnya langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Siapkan Dokumen: Pemohon perlu menyiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jika tanah diperoleh dari jual beli, siapkan juga bukti jual beli di bawah tangan (jika ada). Jika dari warisan, siapkan surat keterangan waris dari desa. Jika ada dokumen lama seperti Girik/Letter C/Petok D, siapkan aslinya atau fotokopinya.
2. Datangi Kantor Desa/Kelurahan: Pemohon datang langsung ke kantor desa/kelurahan di mana tanah itu berada. Sampaikan maksud untuk mengurus Surat Keterangan Kepemilikan Tanah.
3. Isi Formulir Permohonan: Petugas desa akan memberikan formulir permohonan SKKT yang harus diisi lengkap oleh pemohon.
4. Penyampaian Data Tanah: Pemohon menyampaikan rincian lengkap mengenai tanah yang dimohonkan, termasuk lokasi, luas perkiraan, dan batas-batasnya. Pemohon juga perlu menyertakan nama-nama tetangga sekitar yang bersedia menjadi saksi.
5. Proses Verifikasi di Desa: Pihak desa, biasanya Kasi Pemerintahan atau petugas terkait, akan melakukan verifikasi data. Mereka mungkin akan memanggil saksi-saksi yang diajukan untuk dimintai keterangan. Petugas desa juga bisa melakukan pengecekan fisik ke lokasi tanah untuk memastikan batas-batas dan kondisi tanah sesuai dengan permohonan.
6. Persetujuan Kepala Desa/Lurah: Setelah verifikasi selesai dan data dianggap akurat serta tidak ada sengketa yang diketahui, draf SKKT akan dibuat dan diajukan ke Kepala Desa/Lurah untuk ditandatangani.
7. Penandatanganan Saksi: SKKT yang sudah ditandatangani Kepala Desa/Lurah kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi yang namanya tercantum dalam surat.
8. Pengambilan Surat: SKKT yang sudah lengkap dengan tanda tangan dan stempel resmi desa bisa diambil oleh pemohon. Mungkin ada biaya administrasi yang dikenakan oleh pihak desa, tanyakan rinciannya di awal.

Keterbatasan SKKT¶

Penting untuk diingat, SKKT dari desa bukanlah bukti kepemilikan yang mutlak secara hukum pertanahan nasional. Status hukumnya jauh di bawah sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN. SKKT hanya merupakan pengakuan atau keterangan di tingkat desa mengenai penguasaan atau kepemilikan fisik atas tanah. Kekuatan hukumnya bersifat de facto di tingkat lokal, bukan de jure secara nasional.

SKKT tidak memberikan jaminan hukum penuh terhadap tanah tersebut. Tanah yang hanya memiliki SKKT masih berisiko menghadapi sengketa jika ada pihak lain yang mengklaim memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat (misalnya, sertifikat atau bukti-bukti lain yang sah secara hukum pertanahan). SKKT juga tidak bisa digunakan sebagai agunan di bank atau untuk transaksi jual beli yang melibatkan PPAT secara resmi. SKKT hanyalah langkah awal dan modal penting untuk melanjutkan proses pendaftaran tanah agar mendapatkan sertifikat.

Contoh Format Surat Kepemilikan Tanah dari Desa (SKKT)¶

Berikut adalah gambaran struktur dan isi dari sebuah SKKT. Perhatikan elemen-elemen kuncinya:

[KOP SURAT PEMERINTAH DESA/KELURAHAN]
PEMERINTAH DESA [Nama Desa]
KECAMATAN [Nama Kecamatan]
KABUPATEN/KOTA [Nama Kabupaten/Kota]
PROVINSI [Nama Provinsi]
Alamat Lengkap Desa, Kode Pos
Telepon/Email (jika ada)
-------------------------------------------------------------------------------------

               **SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH**
                           Nomor: [Nomor Surat]/[Kode Surat]/[Bulan]/[Tahun]

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap        : [Nama Kepala Desa/Lurah]
Jabatan             : Kepala Desa [Nama Desa] / Lurah [Nama Kelurahan]
Alamat              : [Alamat Kepala Desa/Lurah]

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama Lengkap        : [Nama Lengkap Pemilik Tanah]
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [Nomor NIK Pemilik Tanah]
Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat, Tanggal Lahir Pemilik Tanah]
Agama               : [Agama Pemilik Tanah]
Pekerjaan           : [Pekerjaan Pemilik Tanah]
Alamat              : [Alamat Lengkap Pemilik Tanah sesuai KTP]

Adalah benar-benar warga kami yang berdomisili di alamat tersebut di atas, dan berdasarkan penguasaan fisik serta keterangan saksi-saksi yang dapat dipercaya, yang bersangkutan telah menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:
Dusun/Kampung       : [Nama Dusun/Kampung]
RT/RW               : [Nomor RT/RW]
Jalan (jika ada)    : [Nama Jalan]
Luas Tanah          : ± [Perkiraan Luas dalam Angka] M² ([Perkiraan Luas dalam Huruf] Meter Persegi)
Peruntukan Tanah    : [Sawah/Kebun/Pekarangan/dll]
Status Tanah        : [Misalnya: Tanah Darat/Tanah Sawah]

Dengan Batas-Batas sebagai berikut:
Sebelah Utara       : Berbatasan dengan [Nama Pemilik Tanah/Objek Lain]
Sebelah Selatan     : Berbatasan dengan [Nama Pemilik Tanah/Objek Lain]
Sebelah Timur       : Berbatasan dengan [Nama Pemilik Tanah/Objek Lain]
Sebelah Barat       : Berbatasan dengan [Nama Pemilik Tanah/Objek Lain]

Riwayat Penguasaan Tanah:
Tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh yang bersangkutan sejak tahun [Tahun Mulai Menguasai], diperoleh dari [Misalnya: warisan dari orang tua bernama ..., jual beli dari Bapak/Ibu ... pada tahun ..., garapan/pemberian desa, dll]. (Jika terkait Girik/Letter C/dll, bisa ditambahkan: Tanah tersebut berasal dari/tercatat dalam Letter C/Girik Nomor [Nomor Girik/Letter C] atas nama [Nama yang tercatat di Girik/Letter C]).

Keterangan tambahan (jika ada):
[Misalnya: Tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak manapun sepengetahuan kami di Desa ini.]

Surat Keterangan ini dibuat atas permohonan yang bersangkutan untuk keperluan [Misalnya: pengurusan PBB, kelengkapan administrasi desa, dll].

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di           : [Nama Desa/Kelurahan]
Pada Tanggal        : [Tanggal Pembuatan Surat]

Mengetahui / Mengesahkan,
Kepala Desa / Lurah [Nama Desa/Kelurahan]


**(Materai Rp 10.000)**


[Nama Lengkap Kepala Desa/Lurah]
[NIP jika ada]

**Saksi-Saksi:**
1. Nama : [Nama Saksi 1]        Tanda Tangan : ...........................
   Alamat: [Alamat Saksi 1]

2. Nama : [Nama Saksi 2]        Tanda Tangan : ...........................
   Alamat: [Alamat Saksi 2]

(Jumlah saksi bisa lebih dari dua, disesuaikan dengan kebiasaan setempat atau ketentuan desa)

Penjelasan Singkat Setiap Bagian:

• Kop Surat: Identitas resmi instansi pembuat surat. Penting untuk menunjukkan dari mana surat ini berasal.
• Judul dan Nomor: Menjelaskan jenis surat dan nomor registrasi uniknya di kantor desa. Nomor surat penting untuk administrasi dan pelacakan.
• Identitas Kepala Desa/Lurah: Detail pejabat yang mengesahkan surat.
• Identitas Pemilik Tanah: Data lengkap orang yang diklaim memiliki/menguasai tanah. Harus sesuai KTP.
• Data Tanah: Rincian spesifik mengenai lokasi, luas (seringkali perkiraan), jenis penggunaan, dan status fisik tanah.
• Batas-Batas: Bagian paling krusial untuk mengidentifikasi bidang tanah secara spesifik di lokasi. Harus jelas berbatasan dengan siapa/apa.
• Riwayat Penguasaan: Menjelaskan asal-usul kepemilikan, memberikan gambaran historis penguasaan tanah tersebut. Ini seringkali menjadi dasar pengakuan desa.
• Keterangan Tambahan: Bisa berisi pernyataan non-sengketa di tingkat desa atau informasi relevan lainnya.
• Tujuan Surat: Menyebutkan untuk keperluan apa surat ini dimohonkan.
• Penutup: Pernyataan bahwa surat dibuat dengan benar.
• Tempat dan Tanggal: Kapan surat ini diterbitkan.
• Tanda Tangan Kepala Desa/Lurah: Pengesahan dari pejabat desa, dilengkapi stempel. Materai biasanya ditempel di sini.
• Saksi-Saksi: Tanda tangan dan identitas orang-orang (tetangga/tokoh masyarakat) yang membenarkan keterangan di surat. Keberadaan saksi sangat memperkuat surat ini di tingkat lokal.

Image just for illustration

Tips Mengurus Surat Kepemilikan Tanah dari Desa¶

Mengurus SKKT relatif mudah dibandingkan mengurus sertifikat, tapi ada beberapa tips agar prosesnya lancar:

• Siapkan Dokumen Lengkap: Pastikan KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya (jika ada) sudah siap fotokopinya.
• Kenali Batas Tanah dengan Baik: Sebelum ke desa, pastikan Anda tahu persis batas-batas tanah Anda dan nama-nama tetangga yang berbatasan langsung. Ini akan sangat membantu saat pengisian formulir dan verifikasi.
• Sertakan Saksi yang Tepat: Pilih saksi yang memang benar-benar mengetahui riwayat tanah Anda dan tinggal di sekitar lokasi tanah. Komunikasikan dengan mereka bahwa Anda akan mencantumkan nama mereka sebagai saksi. Saksi yang kredibel akan memperkuat keabsahan surat Anda.
• Sampaikan Tujuan dengan Jelas: Informasikan kepada petugas desa untuk keperluan apa Anda membuat surat ini.
• Tanyakan Biaya di Awal: Jangan ragu bertanya mengenai biaya administrasi yang dibutuhkan untuk pengurusan SKKT. Pastikan sesuai dengan peraturan desa (jika ada) atau kewajaran.
• Simpan Baik-Baik: Setelah SKKT terbit, simpan dokumen aslinya dengan baik. Ini adalah bukti penting yang Anda miliki.

Fakta Menarik Seputar Status Tanah di Indonesia¶

• Masih Banyak Tanah Belum Bersertifikat: Diperkirakan masih ada jutaan bidang tanah di Indonesia yang belum didaftarkan dan bersertifikat di BPN. Tanah-tanah ini sebagian besar masih didasarkan pada bukti-bukti lama seperti Girik, Petok D, Letter C, atau bahkan hanya pengakuan fisik dan keterangan desa (SKKT).
• Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Pemerintah sedang gencar menjalankan program PTSL untuk mempercepat pendaftaran dan pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia, termasuk tanah yang awalnya hanya punya Girik atau SKKT. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.
• Girik, Letter C, dll., Adalah Bukti Pajak/Pendaftaran Lama: Dokumen-dokumen lama seperti Girik atau Letter C dulunya berfungsi sebagai tanda pendaftaran atau bukti pembayaran pajak tanah pada era kolonial atau awal kemerdekaan. Mereka adalah cikal bakal kepemilikan, namun kini harus dikonversi menjadi sertifikat BPN untuk mendapatkan kepastian hukum penuh.
• SKKT sebagai Jembatan ke Sertifikat: Bagi banyak pemilik tanah tanpa sertifikat, SKKT dari desa adalah dokumen pertama yang diurus sebagai bukti kepemilikan awal sebelum mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke BPN melalui program PTSL atau secara mandiri.

Perbedaan SKKT dan Sertifikat Hak Milik (SHM)¶

Ini adalah poin penting yang sering membingungkan. Mari kita bandingkan dalam tabel sederhana:

Fitur	Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) dari Desa	Sertifikat Hak Milik (SHM) dari BPN
Penerbit	Kepala Desa / Lurah	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kekuatan Hukum	Keterangan/Pengakuan di tingkat desa (de facto)	Bukti Hak Paling Kuat dan Mutlak (de jure)
Dasar Hukum	Peraturan lokal/kebiasaan desa, pengetahuan aparat desa & saksi	Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997, dll.
Status Tanah	Belum terdaftar resmi di database BPN	Sudah terdaftar resmi di database BPN
Jaminan Hukum	Rentan sengketa, tidak ada jaminan negara	Ada jaminan kepastian hukum dari negara, lebih kuat jika ada sengketa
Penggunaan	Administrasi desa/kecamatan, pengantar pengurusan PBB, bukti awal jual beli bawah tangan	Agunan bank, alat bukti terkuat di pengadilan, dasar jual beli resmi di hadapan PPAT, waris, hibah, dll.
Proses	Relatif cepat, diurus di kantor desa	Cukup panjang dan kompleks, melibatkan pengukuran tanah, penelitian data yuridis, dan diurus di kantor BPN
Biaya	Relatif murah (administrasi desa)	Cukup bervariasi, tergantung luas, lokasi, dan program (bisa ada biaya negara, PPAT, dll)

Dari tabel ini jelas terlihat bahwa SKKT dan SHM memiliki tingkatan kekuatan hukum yang sangat berbeda. SKKT adalah pijakan awal, sedangkan SHM adalah tujuan akhir untuk kepastian hukum atas tanah.

Kapan SKKT Bisa Dipergunakan?¶

Meskipun bukan SHM, SKKT memiliki fungsi praktisnya:

• Mengurus PBB: Untuk mendaftarkan objek pajak tanah Anda ke kantor pajak (dulu Dinas Pendapatan Daerah, sekarang di bawah PBB P2 di tingkat kabupaten/kota), SKKT sering diminta sebagai lampiran untuk menunjukkan penguasaan atas bidang tanah tersebut.
• Kelengkapan Administrasi Desa/Kecamatan: Untuk berbagai permohonan atau pengurusan di tingkat desa atau kecamatan yang memerlukan bukti keberadaan dan penguasaan tanah, SKKT bisa menjadi dokumen yang diminta. Contohnya, izin keramaian di lahan sendiri, atau pengantar untuk izin lain di atas tanah tersebut.
• Bukti Awal dalam Transaksi Bawah Tangan: Dalam jual beli tanah yang belum bersertifikat di tingkat masyarakat (bawah tangan), SKKT sering digunakan sebagai bukti kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Namun, transaksi ini sangat berisiko dan tidak memberikan perlindungan hukum penuh.
• Pengantar Pengurusan Sertifikat (PTSL/Mandiri): Ini adalah fungsi terpenting SKKT. SKKT menjadi salah satu bukti penguasaan fisik dan data awal yang diperlukan saat Anda mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke BPN, baik melalui program PTSL yang gratis atau bersubsidi, maupun secara mandiri.

Kapan Harus Mengurus Sertifikat Resmi?¶

Jika Anda memiliki tanah hanya berdasarkan SKKT atau dokumen lama lainnya (Girik, dll.), sangat disarankan untuk segera mengurus sertifikat hak milik di BPN. SKKT adalah modal awal yang baik, tapi bukan jaminan. Mengurus sertifikat memberikan:

• Kepastian Hukum: Tanah Anda terdaftar secara resmi oleh negara. Statusnya jelas dan memiliki jaminan hukum.
• Perlindungan Hukum: Jika terjadi sengketa, SHM adalah bukti terkuat yang diakui pengadilan.
• Nilai Ekonomi Lebih Tinggi: Tanah bersertifikat memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan bisa dijadikan agunan di lembaga keuangan.
• Kemudahan Transaksi: Jual beli, waris, hibah, atau peralihan hak lainnya akan lebih mudah dan aman dilakukan jika tanah sudah bersertifikat.

Anda bisa mengikuti program PTSL yang seringkali diadakan secara massal oleh pemerintah desa bekerja sama dengan BPN, atau mengurusnya secara mandiri di kantor BPN. Manfaatkan SKKT Anda sebagai dasar untuk memulai proses penting ini.

Mengurus SKKT dari desa adalah langkah administratif penting bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat. Dokumen ini menjadi bukti pengakuan di tingkat lokal dan jembatan menuju kepastian hukum yang lebih tinggi melalui sertifikat BPN. Memahami fungsi, cara mengurus, dan keterbatasannya akan sangat membantu Anda mengelola aset tanah Anda dengan lebih baik. Jangan tunda untuk meningkatkan status tanah Anda dari sekadar SKKT menjadi Sertifikat Hak Milik demi perlindungan dan nilai aset Anda di masa depan.

Punya pengalaman mengurus surat tanah di desa? Atau ada pertanyaan terkait SKKT? Yuk, berbagi di kolom komentar di bawah!